Penyelesaian Tagihan Lewat PKPU


EXECUTIVE SUMMARY


Selain Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”), memberikan opsi untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang lebih dikenal dengan istilah PKPU.


PKPU pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menawarkan suatu proposal perdamaian (rencana perdamaian) untuk membayar sebagian ataupun seluruh utangnya (restrukturisasi) kepada para Kreditor.


Ketentuan pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan Permohonan PKPU, prosedurnya juga tidak jauh berbeda. Namun dalam PKPU ada 3 (tiga) jangka waktu yang perlu diperhatikan, yaitu:


1. Pengadilan memeriksa dan memutus Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor dalam jangka waktu paling lambat 20 hari. [Pasal 225 Ayat (3) UU 37/2004]


2. PKPU Sementara, yaitu paling lama 45 hari sejak tanggal permohonan PKPU dikabulkan atau Putusan PKPU Sementara diucapkan. [Pasal 225 Ayat (4) UU 37/2004]

3. PKPU Tetap (termasuk perpanjangannya), yaitu paling lama 270 hari sejak tanggal permohonan PKPU dikabulkan atau Putusan PKPU Sementara diucapkan. [Pasal 228 Ayat (6) UU 37/2004]


Jika dalam 270 hari tidak tercapai sepakat perdamaian, maka pihak Debitor akan secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan. [Pasal 285 Ayat (3) UU 37/2004]


Fokus Utama Kepailitan adalah melikuidasi aset-aset Debitor untuk “membayar utang-utangnya” kepada Kreditor sesuai Daftar Pembagian yang dibuat berdasarkan hasil pencocokan piutang; sedangkan, Fokus Utama PKPU adalah merestruktur utang-utang Debitor dengan menawarkan Proposal Rencana Perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para Kreditor.


Adapun isi proposal perdamaian, umumnya berisi nilai utang dan cara bayar (dengan cara mencicil) yang ditawarkan kepada para Kreditor, yang terdiri dari:


a. Keadaan bisnis/usaha Debitor dan prospek kedepannya;

b. Neraca keuangan dan aset-aset Debitor (asset disclosure); dan

c. Tawaran cara bayar dari Debitor, berikut penjelasannya sehingga harapannya Kreditor teryakinkan dan menyetujui proposal perdamaian dimaksud.


Debitor perlu membuat Proposal Perdamaian yang semenarik mungkin, namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik oleh Debitor, supaya semakin besar harapan untuk proposal dimaksud dapat diterima oleh para Kreditor (misal kapan dan berapa cicilan atas tagihan akan dibayarkan; dan apakah make sense proposal dimaksud.


Lalu bagaimana cara untuk men-secure Voting Proposal Perdamaian?

Pasal 281 Ayat (1) UU 37/2004


a. Persetujuan lebih dari ½ jumlah Kreditor Konkuren (yang haknya diakui) yang hadir pada rapat Kreditor, yang mewakili paling sedikit ⅔ bagian dari seluruh tagihan yang diakui; dan


b. Persetujuan lebih dari ½ jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili paling sedikit ⅔ bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut.


Meskipun demikian, Pengadilan berhak menolak untuk mengesahkan Proposal Perdamaian dan mengesampingkan persetujuan dari Kreditor apabila:


a. Harta Debitur > jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam Proposal Perdamaian;

b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.


Apabila Pengadilan menolak mengesahkan Rencana Perdamaian, maka Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam putusan yang sama dan harus diumumkan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon