Penyelesaian Tagihan Lewat Laporan Polisi





Laporan Polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada instansi Kepolisian tentang adanya dugaan telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 UU 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Suatu kejadian bisa berupa peristiwa pidana namun bisa juga berupa peristiwa biasa, sehingga polisi perlu menyelidiki lebih lanjut.


Pada prinsipnya, sengketa keperdataan harus diselesaikan secara keperdataan, baik lewat Gugatan ataupun Arbitrase, dan tidak bisa dilaporkan secara pidana ke Kepolisian. Akan tetapi, jika kuasa hukum Kreditor dapat menemukan adanya unsur pidana (yang biasanya terdapat pada tahap pra-transaksi dan tahap pelaksanaan transaksi itu sendiri), maka Kreditor dapat melaporkan kepolisian setempat. Dalam hal ini, perlu kejelian seorang Lawyer untuk bisa menemukan adanya unsur pidana dalam suatu kejadian yang adalah tagihan nyangkut dengan pengalaman yang cukup.


Apa bedanya antara wanprestasi dengan tindak pidana (misal penipuan)?

Tagihan nyangkut adalah hasil dari tindakan wanprestasi dalam suatu transaksi [Pasal 1243 KUHPerdata]; wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian/kontrak, sedangkan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP kata kuncinya adalah “menggerakkan” atau “tergerak” karena:


a. Nama palsu atau martabat palsu; atau

b. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

c. Untuk kemudian:

d. Menyerahkan barang;

e. Memberi utang;

f. menghapuskan piutang.


Perbedaannya adalah jika TELAH diperjanjikan sebelumnya dan wanprestasinya adalah terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian, maka termasuk dalam hubungan keperdataan. Sedangkan jika TIDAK diperjanjikan sebelumnya dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan diatas, maka termasuk dalam tindak pidana. Nah jika TELAH diperjanjikan sebelumnya, maka perlu kejelian seorang Lawyer untuk mencari ada tidaknya tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana terkait ekonomi didalamnya.


Tindak pidana ekonomi pada prinsipnya adalah suatu kejahatan yang dilakukan karena atau terkait motif ekonomi, seperti misalnya kejahatan money laundering, atau kejahatan menggunakan perangkat komputer/internet (computer crimes). Namun KUHP dalam Buku Kedua tentang Kejahatan juga mengatur tentang tindak pidana terkait ekonomi, antara lain:


1. Pencurian (Pasal 362-367 KUHP)

Pencurian pada dasarnya adalah tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya (barang berpindah) secara melawan hukum.


2. Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP)

Berbeda dengan Pencurian, pada Penggelapan, barang sudah ada dalam penguasaan si pelaku dan pelaku secara melawan hukum mengakui barang orang lain sebagai miliknya sendiri.


3. Penipuan (Pasal 378-395 KUHP)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kata kunci Penipuan yaitu “menggerakkan” atau “tergerak”.


4. Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368-371 KUHP)

Pemerasan dan Pengancaman kata kuncinya adalah adanya “ancaman” nyata yang bertujuan untuk memaksa seseorang untuk:

a. Memberikan barang;

b. Memberikan utang;

c. Menghapuskan piutang.


Dalam Pemerasan, ancamannya berupa “kekerasan” dan merupakan delik biasa yang tidak perlu persetujuan korban untuk memproses, sedangkan dalam Pengancaman, ancamannya berupa “pencemaran nama baik” atau “ancaman akan membuka rahasia” yang merupakan delik aduan yang artinya polisi hanya bisa memproses jika korban yang mengadu atau melaporkan ke kepolisian.


5. Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP)

Dari namanya sudah sangat jelas tindak pidana ini adalah tindakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang bertujuan untuk:


a. Menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang; atau

b. Diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;


yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Dalam hal ini, diperlukan adanya unsur “pemakaian surat palsu tersebut telah menimbulkan kerugian” untuk bisa melaporkan tindak pidana pemalsuan surat ke kepolisian.


Pada akhirnya, penyelesaian tagihan nyangkut bertujuan untuk INGIN DIBAYAR, dimana sebelum terlaksananya pembayaran dimaksud akan ada negosiasi (perlawanan) secara alot, karenanya kreditur perlu positioning alias punya “kartu truf” dalam negosiasi.


Dalam menagih melalui laporan polisi, maka kartu trufnya adalah pada saat berhasil naik status penyidikan, penetapan tersangka, tangkap 1x24jam, dan tahan 20 hari, saat itulah (berdasarkan pengalaman) Kreditur cenderung akan lebih proaktif untuk menyelesaikan dengan cara segera membayar penuh dan melunasi tagihan dimaksud.


Jika ingin mengetahui lebih lanjut secara detail mengenai bagaimana Penyelesaian Tagihan “Lewat” LP dapat menghubungi CHP Law Firm atau meninggalkan pesan di https://www.chplaw.id/contact.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon