Penyelesaian Tagihan Lewat Kepailitan


EXECUTIVE SUMMARY


Kepailitan merupakan proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”).


Pasal 1 Angka 1 UU 37/2004 menjelaskan definisi dari Kepailitan, yaitu:

“Kepailitan adalah Sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”


Sita Umum meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat Putusan Pernyataan Pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan, dengan pengecualian:


1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.


Adapun syarat dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, yaitu:


1. Pasal 2 Ayat (1) UU 37/2004

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”


2. Pasal 8 Ayat (4) UU 37/2004

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”


Atau dapat disederhanakan, syarat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, yaitu:

1. Adanya utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih;

2. Utang dimaksud dapat dibuktikan secara sederhana;

3. Permohonan diajukan terhadap Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;


Serta ada ketentuan tambahan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) s/d (5), yaitu:

1. Dalam hal Debitor adalah Bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

2. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya UU 21/2011.

3. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan ole Menteri Keuangan.


Adapun beberapa keistimewaan Kepailitan dibandingkan menyelesaikan perkara tagihan lewat Pengadilan dan Arbitrase, yaitu:


1. Jangka waktu pemeriksaan s/d Putusan Pernyataan Pailit diucapkan dibatasi selesai dalam waktu 60 hari sejak permohonan pailit didaftarkan, lebih singkat dibandingkan dengan Pengadilan secara normatif 5 bulan dan maupun Arbitrase 180 hari.


2. Ancaman yang sangat serius bagi Debitor jika gagal bayar dalam jangka waktu yang ditentukan diatas, yaitu:

a. Seluruh utang Debitor diluar yang ditagihkan sejak putusan pernyataan pailit seketika menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih (due & payable).

b. Bagi Debitor yang kena pailit maka secara otomatis kepercayaan stakeholder menjadi menurun termasuk customer, distributor, supplier, agen, dan rekanan. Salah satu dampaknya, operation cost menjadi lebih mahal karena stakeholder cenderung tidak mau lagi dibayar pakai cicilan/termin namun maunya dibayar lunas di awal atau cash & carry.

c. Seseorang, yang dalam 5 tahun terakhir pernah dinyatakan pailit/bersalah atas kepailitan suatu perusahaan, tidak dapat menjadi Direktur dan Komisaris perusahaan lain. [Pasal 93 Ayat (1) dan Pasal 110 Ayat (1) UU 40/2007]


Secara strategic kedudukan (ranking) Kreditor akan menjadi pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya menagih secara Kepailitan, karena pada akhirnya hasil penjualan harta pailit akan dibagikan berdasarkan urutan prioritas kedudukan Kreditor, yaitu: (umumnya)


1. Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan (Kreditor Preferen);


Struktur hierarki sebagaimana disebutkan di atas kembali mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 (“Putusan MK 67/2013”). Putusan tersebut mengubah ketentuan dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), yang berbunyi: Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dalam amar putusannya, Putusan MK 67/2013 menyatakan bahwa:

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;


2. Pajak negara (Kreditor Preferen);


Pasal 21 ayat (1) UU 28/2007

Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.


Pasal 21 ayat (3) UU 28/2007

Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.



3. Kreditor Separatis, yaitu Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan.

[Pasal 1134 Ayat (2) KUHPerdata]


4. Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

(Kreditor Preferen)


5. Kreditor Preferen (lainnya), yaitu Kreditor yang kedudukan piutangnya dianggap memiliki hak istimewa karenanya diprioritas bahkan lebih dari Kreditor Separatis, misalnya:


Pasal 1139 KUHPerdata

(i) Biaya Perkara; (ii) Uang Sewa; (iii) Pembelian Benda Bergerak yang berlum dibayar; (iv) Biaya menyelamatkan barang; (v) Biaya yang masih harus dibayar kepada tukang untuk melakukan pekerjaan (karena Hak Retain); (vi) upah-upah pengangkutan; dst.


Pasal 1149 KUHPerdata

(i) Biaya Perkara & Lelang; (ii) Biaya Penguburan; (iii) Biaya Pengobatan; (iv) Buruh (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013);


6. Kreditor Konkuren, yaitu Kreditor yang kedudukan terendah (tidak didahulukan), dan dibagi-bagi menurut keseimbangan diantara para Kreditor Konkuren.

[Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata]


Kesimpulan

Pentingnya Kreditor sebelum mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit perlu untuk melihat kedudukan Kreditor apakah Kreditor Separatis (apakah ada jaminan kebendaan), Kreditor Preferen (apakah termasuk didahulukan pembayaran tagihannya), ataukah Kreditor Konkuren. Disinilah peranan penting lawyer untuk memberikan advis dan memetakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.


Jika ingin mengetahui lebih lanjut secara detail mengenai bagaimana penyelesaian tagihan melalui kepailitan, dapat menghubungi CHP Law Firm atau meninggalkan pesan di https://www.chplaw.id/contact.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon