Penyelesaian Tagihan Lewat Gugatan Di Pengadilan Negeri



EXECUTIVE SUMMARY


Perbedaan Gugatan & Permohonan


Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal ada 2 jenis Gugatan yaitu Gugatan Contentiosa (atau disebut Gugatan biasa) dan Gugatan Voluntair(atau disebut Permohonan).



Kompetensi Absolut & Relatif


Pertanyaannya:

Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan?


Kompetensi Absolut berbicara mengenai Badan Peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tagihan? Jawabannya adalah Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri, jadi bukan Peradilan Agama, bukan Peradilan Militer, bukan Peradilan Tata Usaha Negara.


Kompetensi Relatif berbicara mengenai Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tagihan? Jawabannya adalah Pengadilan Negeri sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam perjanjian/kontrak.


Bagaimana jika para pihak tidak mengaturnya? Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg mengatur setidaknya ada 7 patokan untuk menentukan pengadilan negeri yang berwenang, yaitu:


1. Actor Sequitur Forum Rei

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat;


2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi

(jika ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);


3. Actor Sequitur Forum Rei tanpa Hak Opsi

(jika para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);


4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat

(jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);


5. Forum Rei Sitae

(Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);




6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili

(para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);


7. Negara atau Instansi Pemerintah dapat Digugat pada Setiap Pengadilan Negeri

(dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

Prosedur Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri

Setelah memilih Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tagihan, maka prosedur untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:


1. Daftar Gugatan (awal)

Penggugat ataupun melalui kuasa hukumnya mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri setempat (catatan: siapkan minimal 5 rangkap dan jika tergugat lebih dari 1 maka tambah lagi sejumlah tambahan tergugat).


2. SKUM & Bayar Panjar Biaya Perkara


Setelah mendaftarkan Gugatan, petugas akan menghitung dan memperkirakan berapa uang panjar untuk biaya perkara dan kemudian menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang berisikan rincian uang panjar biaya perkara yang harus dibayarkan (ditalangi) lebih dahulu oleh Penggugat.


Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara ke loket layanan bank, yang merupakan perhitungan sementara atas biaya perkara, yang perhitungan finalnya akan disampaikan dalam putusan pengadilan (umumnya pihak yang kalah yang diputuskan untuk menanggung biaya perkara).


Biaya perkara mencakup biaya-biaya dalam proses pemeriksaan perkara, antara lain, biaya kepaniteraan, meterai, relaas panggilan para pihak, panggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan persidangan.


3. Registrasi Perkara


Bukti SKUM dan bukti bayar panjar biaya perkara disampaikan kembali ke loket pendaftaran untuk menerima bukti lunas beserta Gugatan yang sudah dicap stempel sebagai bukti formal Gugatan sudah didaftarkan.


Registrasi Perkara adalah pencatatan Gugatan ke dalam Buku Register Perkara agar Gugatan resmi terdaftar dan mendapatkan nomor perkara untuk dapat diproses lebih lanjut. Pelimpahan Berkas Perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dilakukan secepat mungkin dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal Registrasi Perkara agar memenuhi prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.


4. Ketua Pengadilan Negeri Menunjuk Majelis Hakim

(Panitera/Sekretaris Menunjuk Panitera Pengganti & Juru Sita)


Ketua Pengadilan menentukan dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara, selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima (Majelis Hakim terdiri atas sekurang-kurangnya 1 Hakim Ketua dan 2 Hakim Anggota).


5. Penetapan Hari Sidang


Majelis Hakim terpilih kemudian menetapkan kapan hari sidang pertama, yang dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara. Majelis Hakim akan memanggil secara resmi tersurat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan (Selanjutnya persidangan akan dilakukan sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku).


6. Legal Standing & Mediasi


Pada sidang pertama, Majelis Hakim akan memeriksa Legal Standing dan kemudian wajib mengusahakan upaya perdamaian para pihak lewat proses mediasi 30 hari.


Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukumnya wajib menghadiri proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.


Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan para pihak akan dituangkan dalam akta perdamaian dan dibacakan di persidangan. Namun jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan.


7. Pembacaan Gugatan & Jawaban


Pada tahap ini, Penggugat diberi kesempatan untuk membacakan Gugatan di persidangan. Sebelum sidang pembacaan Gugatan, Penggugat dapat memperbaiki Gugatan sepanjang tidak mengubah pokok Gugatan maupun mencabut Gugatan.


Setelah pembacaan Gugatan, maka secara berimbang Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Gugatan.


Jawaban dapat berisi Eksepsi (keberatan) atas formalitas/prosedur Hukum Acara, dan dapat berisi bantahan atas Pokok Perkara dalam Gugatan. Juga Tergugat dapat menggugat balik Penggugat dengan mengajukan Gugatan Rekonpensi bersamaan dengan penyerahan Jawaban.


8. Replik & Duplik


Setelah Jawaban, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas Jawaban atau yang lebih dikenal dengan sebutan Replik, dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan tanggapan atas Replik atau disebut Duplik.


Pada dasarnya, Replik adalah penegasan dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan setelah adanya Jawaban dari Tergugat, sedangkan Duplik adalah penegasan dari dalil-dalil bantahan Tergugat dalam Jawaban setelah adanya Replik dari Penggugat.


9. Putusan Sela


Apabila dalam Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut (atau menguji kewenangan absolut badan peradilan umum), maka Majelis Hakim akan memberikan Putusan Sela untuk menentukan apakah mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut, jika iya maka pemeriksaan perkara akan dihentikan, atau bisa juga menolak Eksepsi Tergugat sehingga pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut ke tahap Pembuktian.

10. Pembuktian


Tahap Pembuktian adalah tahap yang paling krusial, sebab para pihak perlu membuktikan kebenaran yang didukung oleh bukti-bukti dokumen yang solid. Adapun Hukum Acara Perdata sudah menentukan ada 5 (lima) alat-alat bukti yang dapat diajukan di persidangan, yaitu: a. Surat; b. Saksi; c. Persangkaan; d. Pengakuan; dan d. Sumpah.


11. Kesimpulan oleh Para Pihak


Meskipun tidak wajib, namun para pihak masing-masing dapat menyampaikan kesimpulan yang telah disusun sedemikian rupa untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memahami perkara.


Kesimpulan adalah tahapan yang penting, karena para pihak maupun kuasa hukum akan menganalisa kembali dalil-dalil pokok perkara melalui pembuktian yang disediakan. Selain itu, kesimpulan oleh para pihak juga akan menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.


12. Putusan

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan atas perkara para pihak yaitu: a. mengabulkan Gugatan; b. mengabulkan sebagian Gugatan; c. menolak Gugatan; atau d. Gugatan tidak dapat diterima (karena tidak memenuhi formalitas suatu Gugatan).


Putusan ini wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik.



Upaya Hukum

Bagi pihak yang merasa tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim ditingkat pertama, dapat mengajukan upaya hukum Banding.

1. Banding


Pihak yang merasa tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim ditingkat pertama dapat mengajukan Banding dalam waktu paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan dihadapan para pihak atau diberitahukan secara resmi kepada pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan.


Pihak yang mengajukan Banding (disebut Pemohon Banding) dapat (namun tidak wajib) mengajukan Memori Banding, sedangkan pihak Terbanding akan diberi kesempatan untuk mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding.


2. Kasasi

Bagi pihak yang menolak putusan Banding yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi masih ada upaya hukum Kasasi, yaitu diberikan kesempatan dalam 14 hari untuk mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung sejak pemberitahuan putusan.


Adapun pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa pokok perkara dan fakta-fakta persidangan (atau disebut judex factie), namun memeriksa apakah hakim-hakim terdahulu sudah tepat dalam menerapkan hukum (atau disebut judex juris), dan Kasasi hanya dapat diajukan dengan alasan:


a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; atau

b. Adanya kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku; atau

c. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.


Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Kasasi, maka putusan Kasasi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karenanya isi putusan Kasasi dapat segera dijalankan.


3. Peninjauan Kembali (PK)


Terhadap putusan yang telah inkracht van gewijsde (baik berupa putusan Kasasi, ataupun putusan tingkat Pertama maupun tingkat Banding yang telah lewat waktu untuk mengajukan upaya hukum), masih ada upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), meskipun pengajuan PK tidak serta merta menunda pelaksanaan putusan inkracht van gewijsde dimaksud.


Upaya hukum PK dapat diajukan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (atau sejak diketahuinya salah satu bukti dibawah ini). Adapun alasan-alasan untuk mengajukan PK, yaitu:

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;


b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;


c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;


d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;


e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; atau


f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon