Penyelesaian Tagihan Lewat Arbitrase



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”) mengatur mengenai Arbitrase dan beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Pasal 1 Angka 1 UU 30/1999, menjelaskanArbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”


Ruang lingkup Arbitrase adalah sengketa keperdataan terbatas hanya (a) sengketa di bidang perdagangan; dan (b) sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dianggap tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase).


Untuk dapat menyelesaikan perkara lewat Arbitrase, maka para pihak wajib sepakat untuk

(a) memuat klausul Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa dalam kontrak/perjanjian; ataupun (b) menandatangani Perjanjian Arbitrase secara terpisah.



Jika dalam kontrak/perjanjian memuat klausul Arbitrase, ataupun ada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara terpisah antara para pihak, maka secara otomatis Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul terkait kontrak/perjanjian diantara para pihak.


Apa kelebihan penyelesaian sengketa lewat Arbitrase dibandingkan dengan Pengadilan? Kelebihan dan Karakteristik Arbitrase, yaitu:


1. Arbiter Profesional dan Berpengalaman di Bidangnya


Arbiter sebagai Hakim pemutus di Arbitrase adalah profesional yang ahli dan pengalaman di bidangnya, serta harus memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun, sehingga Arbiter memiliki kompetensi dan memahami bidang usaha yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa. [Pasal 12 Ayat (1) huruf e UU 30/1999]

2. Batas Waktu 180 Hari


Pemeriksaan sengketa melalui Arbitrase sangat terukur karena dibatasi waktunya paling lama 180 hari sejak Majelis Arbiter terbentuk, sehingga relatif lebih cepat dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. [Pasal 48 Ayat (1) UU 30/1999]


Para pihak dapat mengusulkan dan menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu. [Pasal 48 Ayat (2) UU 30/1999]


3. Putusan Arbitrase Final dan Mengikat


Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, serta para pihak diminta untuk melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela. [Pasal 60 UU 30/1999]


Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. [Pasal 61 UU 30/1999]


4. Persidangan Tertutup


Pemeriksaan sengketa Arbitrase dilakukan secara tertutup, sehingga umumnya jauh dari pemberitaan serta lebih terjaga kerahasiaan sengketa. [Pasal 27 UU 30/1999]



Di Indonesia ada berbagai macam Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan dispute sesuai kekhususan sengketanya, antara lain:


1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Lembaga Arbitrase yang paling umum dikenal untuk menyelesaikan sengketa komersial seperti sengketa perdagangan, industri, dan keuangan (sebagai referensi lihat https://www.baniarbitration.org/).

2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Lembaga Arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal, yang didirikan oleh Bapepam-LK dan beberapa perusahaan serta Asosiasi Pasar Modal Indonesia (lihathttp://www.bapmi.org/).

3. Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi (BMAI)

Lembaga Arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa asuransi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi (lihat http://www.bmai.or.id/).

4. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

Lembaga Arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka yang difasilitasi juga oleh BAPPEBTI (lihat http://www.bakti-arb.org/).



5. Badan-Badan Arbitrase lainnya, seperti:

a. Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS);

b. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI);

c. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) khusus untuk penjaminan;

d. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI); dan

e. Masih banyak lembaga-lembaga Arbitrase dan juga lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya.

f. untuk menyelesaikan dispute sesuai kekhususan sengketanya.



Prosedur Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase di BANI


UU 30/1999 mengatur mengenai prosedur pendaftaran dan permohonan Arbitrase BANI, sebagai berikut:


1. Notice of Arbitration


Pihak yang akan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, wajib terlebih dahulu menyampaikan Pemberitahuan Arbitrase atau dikenal dengan Notice of Arbitration kepada termohon.


2. Pendaftaran dan Permohonan


Pemohon atau melalui kuasa hukumnya melakukan mendaftarkan dan menyampaikan permohonan Arbitrase kepada sekretariat BANI. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi yang meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan Sekretaris Majelis.


Setelah itu, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI dan diperiksa untuk ditentukan apakah BANI berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut.


3. Penunjukan Arbiter


Pada prinsipnya, para pihak dapat menyepakati untuk memilih Arbiter Tunggal ataupun Majelis Arbiter ataupun menyerahkan keputusannya kepada BANI. Jika para pihak sepakat memilih Majelis Arbiter maka para pihak menunjuk masing-masing 1 Arbiter dan ke-2 Arbiter yang ditunjuk akan menunjuk Arbiter ke-3.


4. Jawaban Termohon dan Tuntutan Balik


Sekretaris Arbiter menyampaikan salinan permohonan dan meminta Termohon untuk menjawab dalam jangka waktu 30 hari. Di samping itu, Termohon juga berhak melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus tersebut. Jika ternyata Termohon bermaksud untuk mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan tersebut dapat pula disertakan bersamaan dengan pengajuan Surat Jawaban.


5. Sidang Pemeriksaan


Selama 180 hari sejak ditetapkannya Arbiter, proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dan tertulis menggunakan bahasa Indonesia untuk mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa.


Putusan akhir ditetapkan paling lama 30 hari setelah ditutupnya persidangan dimana terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, kecuali jika ada dugaan pemalsuan, dokumen yang disembunyikan, dan tipu muslihat sehingga salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon