Laporan Polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada instansi Kepolisian tentang adanya dugaan telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 24 UU 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Suatu kejadian bisa berupa peristiwa pidana namun bisa juga berupa peristiwa biasa, sehingga polisi perlu menyelidiki lebih lanjut. Pada prinsipnya, sengketa keperdataan harus diselesaikan secara keperda

EXECUTIVE SUMMARY Selain Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”), memberikan opsi untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang lebih dikenal dengan istilah PKPU. PKPU pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menawarkan suatu proposal perdamaian (rencana perdamaian) untuk membayar sebagian ataupun seluruh utangnya (restrukturisasi) kepada para Kredit

EXECUTIVE SUMMARY Kepailitan merupakan proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”). Pasal 1 Angka 1 UU 37/2004 menjelaskan definisi dari Kepailitan, yaitu: “Kepailitan adalah Sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.” Sita Umum melip

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”) mengatur mengenai Arbitrase dan beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Pasal 1 Angka 1 UU 30/1999, menjelaskan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Ruang lingkup Arbitrase adalah sengketa keperdataan terbatas

EXECUTIVE SUMMARY Perbedaan Gugatan & Permohonan Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal ada 2 jenis Gugatan yaitu Gugatan Contentiosa (atau disebut Gugatan biasa) dan Gugatan Voluntair(atau disebut Permohonan). Kompetensi Absolut & Relatif Pertanyaannya: Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan? Kompetensi Absolut berbicara mengenai Badan Peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tagihan? Jawabannya adalah Badan Peradilan

EXECUTIVE SUMMARY Gugatan Sederhana (small claim court) merupakan terobosan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa keperdataan menggunakan sistem pembuktian yang lebih sederhana daripada Gugatan (biasa) namun tetap menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.[1] Perbedaan utama antara penyelesaian sengketa keperdataan melalui Gugatan Sederhana dan Gugatan (biasa) adalah PERMA 4/2019 membatasi nilai gugatan materiil atas perkara Gugatan Sederhana paling banya